Kemendag Pastikan Virtual Office Dapat Diaplikasikan Untuk Domisili Kontak Perusahaan

sewa kantor murah jakarta
Sewa kantor murah jakarta – Akhir tahun lalu industri kreatif Indonesia dihasilkan ramai dengan terbitnya tata tertib sementara yang melarang pengaplikasian virtual office untuk alamat perusahaan. Alasannya, untuk mengantisipasi adanya perusahaan fiktif. Bahkan demikian itu, pihak Kementrian Perdangan menceritakan bahwa virtual office masih dapat diaplikasikan untuk kepentingan domisili kontak perusahaan.

Diinformasikan Tempo, Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementrian Perdagangan Fetnayeti mengatakan, “Pengaplikasian virtual office untuk kantor bersama atau domisili kontak boleh saja. Tetapi Untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), seumpama, tak dapat memakai domisili virtual office. Terbitnya tata tertib yang melarang pengaplikasian virtual office seperti co-working space sendiri hakekatnya sudah sudah sukses memunculkan keresahan di sebagian pelaku industri kreatif. Lazimnya mereka satu bunyi menceritakan bahwa tata tertib ini dapat menghalangi pertumbuhan UMKM dan juga perusahaan rintisan yang belum mempunyai modal besar (startup).

Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Indonesia Hari Sungkari sebelumnya juga menceritakan bahwa virtual office yakni unsur penting dalam usaha sebagai originalitas. Apalagi untuk startup yang lazimnya belum mempunyai modal dan juga sasaran pasar yang masih belum terang. Hal senada juga dikenalkan oleh Ketua Biasa Virtual Office and Co-Working Space Association Indonesia (VOACI) Anggawira yang percaya bahwa banyak pelaku usaha terpenting sektor kreatif memerlukan alamat supaya dapat mendirikan perusahaan yang berbadan aturan. Jadi kalau cuma bisa difungsikan sebagai domisili kontak saja, itu masih tak tepat sasaran dan kontradiksi dengan visi pemerintah yang berkeinginan melahirkan 1000 startup.

Spot jelas untuk tata tertib yang lebih bagus

Dengan seluruh keresahan yang dimunculkan, bukan berarti para pelaku berhubungan juga berdiam diri saja. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebelumnya sudah mengajukan perizinan kantor virtual ke Kementrian Perdagangan. Langkah hal yang demikian diambil guna mempermudah pelaku startup dan juga UMKM untuk mengerjakan usaha. Toh tata tertib yang terbit dalam Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Jakarta No. 41/SE/Tahun 2015 tanggal 2 November 2015 malah masih berupa tata tertib sementara.

“Absensi aplikasi dan perkembangan startup seperti Go-Jek, Grab, dan jasa seperti Virtual Office jangan dihalangi sebab cuma aturan, kita wajib mengejar ketertinggalan dari luar negeri, jadi pearaturan yang dihasilkan juga wajib kondusif,” ujar Wakil Ketua Biasa Kadin bidang UMKM, Koperasi, dan Industri Kreatif Sandiaga Uno seperti diberitakan BeritaSatu. Bila wajib ditinjau kembali, hakekatnya tidak ada yang salah dengan alasan di balik terbitnya aturan larangan pengaplikasian virtual office. Tetapi, penggunaannya memang masih kurang ideal target.

Dengan lahirnya Virtual Office and Co-Working Space Association Indonesia (VOACI), harusnya kini dapat jadi waktu yang ideal bagi para pemangku kepentingan dan pelaku industri untuk duduk bersama dan berdialog memastikan tata tertib yang ideal guna mensupport pertumbuhan ekosistem yang tengah menggeliat di Indonesia.

 

 

Artikel terkait : Sewa kantor murah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *